STUDI PENDUGAAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SELAYAR

STUDI PENDUGAAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SELAYAR

File Lengkap silahkan

Kondisi umum Kabupaten Selayar
Kabupaten Selayar secara geografis terletak antara 5° 42' - 7° 35' lintang selatan dan 120° 15' - 122° 30' bujur timur dengan batasan wilayah sebagai berikut
• Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba
• Sebelah Timur : Laut flores
• Sebelah Barat : Laut Flores dan Selat Makassar
• Sebelah Selatan : Propinsi Nusa Tenggara Timur
Luas wilayah Kabupaten Selayar adalah 903,35 km², secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Selayar terbagi menjadi 10 kecamatan.

Sumberdaya Perikanan
Potensi sumberdaya perikanan di kecamatan kepulauan secara terperinci belum ada, karena terkait dengan pendugaan stok yang melalui pendekatan dengan cara penghitungan Maksimum Suistainable Yield (MSY) dimana membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menentukan besar nilai ketersediaan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu penentuan potensi sumberdayanya didekati dari potensi lestari sumberdaya perikanan Laut Flores dan Teluk Bone, serta Selat Makassar. Luas perairan Laut Flores dan Teluk Bone kurang lebih 340.000 km2, dengan potensi lestari ikan pelagis kurang lebih 84.390 ton/tahun dan ikan demersal kurang lebih 72.160 ton/tahun (Dinas Perikanan Sulawesi Selatan, 1991). Dari hasil analisis peta dengan memperhitung area batasan laut dangkal untuk perikanan demersal dan area laut dalam untuk perikanan pelagik, diketahui luas kedua perairan tersebut untuk perikanan pelagis sekitar 333.000 km2, sedang untuk perikanan demersal sekitar 7.000 km2, sehingga diperoleh penyebaran ikan pelagis dianggap merata dengan kepadatan sekitar 0,25 ton/km2, sedang perikanan demersal sekitar 10,3 ton/km2. Luas perairan kecamatan kepulauan. Kabupaten Selayar sekitar 25.200 km2. Dari data-data tersebut, kemudian diestimasi potensi sumberdaya perikanan kecamatan kepulauan sebagai berikut: Potensi ikan pelagis sekitar 6330 ton/tahun dan ikan demersal diperkirakan sekitar 11.309 ton/tahun.

Jenis ikan pelagis besar yang ditangkap diperairan Selayar adalah Ikan Madidihang (Tuna Ekor Kuning), Ikan Cakalang, dan Ikan Layang. Menurut Uktolseja (1998), besarnya potensi lestari untuk Ikan Cakalang sebesar 28.449 ton/tahun, dan Ikan Madidihang sekitar 20.418 ton/tahun di Laut Flores dan Selat Makassar. Luas kedua perairan tersebut sekitar 605.800 km2, sehingga penyebaran Ikan Madidihang sekitar 0,05 ton/km2 sedang Ikan Cakalang sekitar 0,03 ton/km2. Estimasi besarnya potensi lestari Ikan Cakalang di kecamatan kepulauan sekitar 1266 ton/tahun, sedang Ikan Madidihang sekitar 759,6 ton/tahun. Sementara potensi Ikan Layang sebesar 401,4 ton/tahun, sedangkan potensi ikan pelagis lainnya sekitar 3903 ton/tahun.

Potensi Sumber Daya Perikanan Laut
Secara garis besar, sumberdaya kelautan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumberdaya nonhayati yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources). Sumberdaya perikanan adalah sumberdaya alam yang dapat diperbaharaui sehingga dapat pulih kembali. Tingkat kepulihannya sangat tergantung pada daya dukung lingkungannya. Bila dieksploitasi melampaui batas maksimum lestarinya akan menyebabkan terjadinya tekanan yang berat bahkan bisa menimbulkan kepunahan terhadap sumberdaya perikanan tersebut.

Potensi sumberdaya ikan pelagis besar
Jenis ikan ini terutama hidup di perairan lepas pantai dan mengadakan migrasi yang jauh sampai melintasi samudera dengan kecepatan renang antara 27 km/jam sampai 75 km/jam. Kadang berenang ke pantai untuk mencari makanan, biasanya berenang bergerombol atau sendiri-sendiri. Yang termasuk ke dalam kelompok jenis ikan pelagis besar antara lain: tuna sirip kuning (Thunnus albacores), tuna mata besar (Thunnus obesus), albakora (Thunnus alalunga), cakalang (Katsuwonus pelamis), tongkol (Auxis thazard), tenggiri (Scomberomorus commersoni), setuhuk, cucut, pedang, layaran. Alat tangkap yang umum digunakan adalah pancing joran (pole and line), pancing tonda (trolling line),

Read More

MANAJEMEN PENGEMBANGAN PPI BANYUTOWO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAD KABUPATEN PATI

Tesis "File Lengkap silahkan Download"

MOCHAMMAD DJOKO SINGGIH MULJONO
K4A 001 019

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
2.1.1. Fasilitas Pokok
2.1.2. Fasilitas Fungsional
2.1.3. Fasilitas Penunjang
2.2. Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
2.3. Sistem Pelelangan Ikan
2.4. Strategi Pengembangan
2.5. Otonomi Daerah
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian
3.2. Metode Pengumpulan Data
3.3. Metode Analisa Data
3.3.1. Analisa Indeks Relatif Nilai Produksi
3.3.2. Analisis: Produksi, Nilai Produksi, Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM
3.3.3. Analisis Proyeksi
3.3.4. Analisis SWOT
3.3.5. Waktu dan Tempat
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum
4.1.1. Letak dan Luas Wilayah Desa Banyutowo
4.1.2. Kependudukan
4.1.3. Administrasi Pemerintahan
4.1.4. Pendidikan
4.1.5. Transportasi dan Komunikasi
4.1.6. Agama
4.1.7. Perekonomian
4.2. Analisis PPI Banyutowo
4.2.1. Analisis Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo
4.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana
4.2.3. Fungsi Sarana dan Prasarana
4.2.4. Analisis Produksi Ikan di PPI Banyutowo
4.2.5. Analisis Estimasi Produksi Ikan di PPI Banyutowo
4.2.6. Analisis Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95%
4.2.7. Analisis Estimasi Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95%
4.2.7.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati dari Sub Sektor Perikanan
4.2.8. Analisis Indeks Relatif
4.2.9. Analisis Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003

4.2.10. Analisis Estimasi Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo
4.2.11. Analisis Kebutuhan BBM

4.2.12. Analisis Estimasi Kebutuhan BBM
4.3. Hasil Analisis PPI Banyutowo
4.3.1. Faktor Internal
4.3.1.1. Kekuatan dari Faktor Internal
4.3.1.2. Kelemahan dari Faktor Internal
4.3.2. Faktor Eksternal
4.3.2.1. Peluang dari Faktor Eksternal
4.3.2.2. Ancaman dari Faktor Eksternal
4.3.3. Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
4.3.4. Pembobotan
4.3.5. Pemberian Rating
4.3.6. Penentuan Attractive Score
4.4. Analisis SWOT PPI Banyutowo
4.5. Matriks QSP
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
5.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Nomor. Judul Halaman
1. Komposisi Jumlah Penduduk menurut Umur …………… ………… 36
2. Komposisi Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian……..…… 37
3. Jumlah Sarana Pendidikan dan Tenaga Pengajar ……….. ………… 39
4. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan ……………………………. 39
5. Kondisi Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo …………………….. 44
6. Fungsi Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo
menurut Persepsi Masyarakat …………………………………….. 46
7. Produksi Ikan di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003 …………….. 48
8. Estimasi Produksi Ikan di PPI Banyutowo ………………………… 50
9. Analisis Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95% ……..… 52
10. Analisis Estimasi Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95% .. 52
11. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Perikanan ….……. 53
12. Analisis Indeks Relatif Nilai Produksi Ikan di PPI Banyutowo
Tahun 1999 – 2003 ............................................................................ 54
13. Analisis Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo
tahun 1999 – 2003 …………………………..……………………... 55
14. Analisis Estimasi Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo ………..…. 56
15. Analisis Kebutuhan BBM di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003 … 58
16. Analisis Estimasi Kebutuhan BBM ………………………………... 59
17. Analisis Faktor Internal ( Kekuatan ) ………………………….……. 60
18. Analisis Faktor Internal ( Kelemahan ) ………….…………………. 61
19. Analisis Faktor Eksternal ( Peluang ) …………………………….. 62
20. Analisis Faktor Eksternal ( Ancaman ) …………………………….. 63
21. Analisis Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal ……….…. 65
22. Hasil Penghitungan Internal Factor Analysis Strategic (IFAS) …….. 69
23. Hasil Penghitungan External Factor Analysis Strategic (EFAS) ….… 69
24. Matriks Analisis SWOT …………………………………………….. 71
25. Tabulasi Pembobotan Strategi dari Matriks QSP …….…………….. 72

2.1. Pengertian Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI )
Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor : 604/ Kpts/OT.210/9/95 tertanggal 7 September 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelas yakni :
1.Pelabuhan Perikanan Samudera.
Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah ZEE Indonesia dan perairan internasional. Lokasi pelabuhan dimaksud di DKI Jakarta dan Kendari (Sulawesi Tenggara).
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara.
Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah dan ZEE Indonesia. Lokasi pelabuhan dimaksud di Belawan dan Sibolga (Sumatera Utara), Bungus (Sumatera Barat), Pelabuhan Ratu (Jabar), Pekalongan dan Cilacap (Jateng) serta Brondong
(Jatim).
3. Pelabuhan Perikanan Pantai.
Pelabuhan ini direncanakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai. Lokasi pelabuhan dimaksud di Lampulo (Aceh), P. Telo (Sumatera Utara), Sikakap (Sumatera Barat), Tarempa (Riau), Tanjung Pandang (Sumatera Selatan), Karanghantu (Jawa Barat), Karimun Jawa (Jawa Tengah), Bawean dan Prigi (Jawa Timur), Labuhan Lombok (NTB), Kupang (NTT), Teluk Batang (Kal. Barat), Hantipan (Kalimantan Tengah), Tarakan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Dagho (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku) serta Sorong (Irian Jaya).
4. Pangkalan Pendaratan Ikan.
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu / kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu / kapal dan usaha perikanan. Lebih lanjut PPI merupakan salah satu unsur prasarana ekonomi yang dibangun
dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama untuk perikanan skala kecil. Pangkalan pendaratan ikan ini untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia..

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan menjadi 4 tersebut didasarkan atas ketersediaan fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna yang ada di pelabuhan perikanan yang bersangkutan. Semakin besar kemampuan fasilitas untuk menampung dan memberikan pelayanan kepada para pengguna akan semakin tinggi kelasnya.

Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan sangat strategis, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar aset pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat nelayan dan pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah setempat, (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996 / 1997).

Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas
fungsional dan fasilitas pendukung, (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/ 1997).
2.1.1. Fasilitas Pokok
Merupakan fasilitas yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan memuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas dasar ini meliputi: :
a. Penahan Gelombang (Piers)
b. Alur Pelayaran
c. Kolam Pelabuhan
d. Dermaga
2.1.2. Fasilitas Fungsional
Fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional ini terdiri dari :
a. Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
b. Sarana Logistik
c. Sarana Handling atau Processing Ikan
d. Ssarana untuk Perbaikan / Perawatan
e. Sarana untuk Crew Kapal
f. Sarana Komunikasi dan Navigasi
2.1.3. Fasilitas Penunjang
Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung mempertinggi peranan pelabuhan perikanan dan tidak termasuk fasilitas dasar atau fungsional, yaitu meliputi .
a. Kantor administrasi (Adpel, Syahbandar, Bea Cukai, Keamanan, dan lainlain).
b. Toko / warung serba ada (Waserda).
c. Balai pertemuan nelayan.
d. Perumahan karyawan / mess operator
e. MCK umum
f. Sarana ibadah
g. Sarana kesehatan
h. Perumahan / pemukiman nelayan
i. Tempat penginapan nelayan
j. Saluran drainase dan fasilitas kebersihan lainnya.
k. Fasilitas pembersih limbah kapal dan industri perikanan

Gambaran Umum kabupaten pati
Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 1100,20’ – 1110,15’ BT dan 60,25’ – 70,00’ LS. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, 

Letak dan luas wilayah Desa Banyutowo
Desa Banyutowo berada di wilayah Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Jarak Desa Banyutowo adalah sekitar 95 km atau kurang lebih 3 jam perjalanan ke sebelah timur dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dan berjarak 20 km sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Pati. Luas wilayah Desa Banyutowo adalah 115,880 Ha, terdiri dari tanah sawah 22,190 Ha, pekarangan / bangunan 31,285 Ha, tambak/ kolam 60,655 Ha dan sungai, jalan, kuburan seluas 1,750 Ha.

Read More

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
A. WAWANCARA
􀂾 Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi.
􀂾 Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana.
􀂾 Wawancara memungkinkan analis sistem mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat dan prosedur-prosedur informal dalam wawancara dengan para pembuat keputusan organisasional.
􀂾 Analis sistem menggunakan wawancara untuk mengembangkan hubungan mereka dengan klien, mengobservasi tempat kerja, serta untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kelengkapan informasi. Meskipun e-mail dapat digunakan untuk menyiapkan orang yang diwawancarai dengan memberi pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan temuan, namun akan lebih baik bila wawancara dijalankan secara personal bukan elektronis

Lima langkah persiapan wawancara:
1. Membaca materi latar belakang
Bacalah informasi latar belakang tentang orang yang diwawancarai dan organisasinya sebanyak mungkin. Materi ini dapat diperoleh dari orang yang bisa Anda hubungi segera untuk menanyakan tentang Website perusahaan. Laporan tahunan terbaru, laporan berkala perusahaan, atau publikasi-publikasi lainnya yang dikirim keluar sebagai penjelasan tentang organisasi kepada publik.
2. Menetapkan tujuan wawancara
Gunakan informasi latar belakang yang Anda kumpulan serta pengalaman Anda untuk menetapkan tujuan-tujuan wawancara. Setidaknya ada empat sampai enam area utama yang berkaitan dengan sikap pengolahan informasi dan pembuatan keputusan yang ingin Anda tanayakan. Area tersebut meliputi sumber-sumber informasi, format informasi, frekuensi pebuatan keputusan, kualitas informasi, dan gaya pembuat keputusan.
3. Memutuskan siapa yang diwawancarai
Saat memutusakan SIAPA saja yang diwawancarai, sertakan pula orangorang terpenting dari semua tingkatan yang untuk hal-hal tertentu bisa dipengaruhi sistem.
4. Menyiapkan orang yang diwawancarai
Siapkan orang yang akan diwawancarai dengan menelpon mereka atau menulis pesan e-mail sehingga memungkinkan orang-orang yang akan diwawancarai mempunyai waktu untuk berpikir. Aturlah waktu untuk
menelpon dan membuat janji pertemuan. Biasanya, wawancara dijalankan selama 45 menit atau paling lama 1 jam.
5. Menentukan jenis dan struktur pertanyaan
Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup area-area dasar dalam pembuatan keputusan saat Anda menegaskan tujuan-tujuan wawancara. Teknik bertanya yang tepat adalah inti dari wawancara.

File lengkap tentang artikel dapat di download dibawan ini

Read More

Metodologi Perikanan

2. SUMBERDAYA PERIKANAN
2.1. Perairan Umum
2.1.1 Lebih tangkap (over fishing) dan mutu lingkungan
2.1.2 Petunjuk pengkajian
2.1.3 Penggolongan kebijakan
2.1.4 Keberlanjutan/kelestarian
2.1. 5 Metode pengkajian
2.1.6 Pengkajian biologi
2.1.7 Data dan model perikanan perairan umum
2.1.8 Pola pengelolaan reservat
2.2. Perikanan laut
2.2.1. Database perikanan
2.2.2. Statistik perikanan
Data pendaratan ikan
Data hasil kapal penelitian
2.2.3. Teknik dan metode pendugaan stok
Teknik pendugaan stok
Metode pendugaan stok
3. PENANGKAPAN
3.1. Alat tangkap
3.2. Rancangan percobaan dan pengamatan

4. AKUAKULTUR
4.1. Pengertian dan ruang lingkup
4.2. Pemilihan sistem budidaya
4.2.1.Seleksi jenis ikan
4.2.2. Pemilihan lokasi
1) Budidaya air tawar
2) Budidaya air payau (tambak)
Tidak berbau bahan pencemar
3) Perikanan laut
4.2.3 Fasilitas pemeliharaan
4.3. Penyediaan benih
4.3.1. Benih alam
4.3.2. Benih dari hatchery
4.4. Pertumbuhan
4.5. Mengurangi mortalitas
4.6. Pengkajian akuakultur.
5. Pasca Panen
5.1. Sifat fisik, kimia dan termal ikan
5.2. Kualitas ikan, kerusakan dan pencegahannya
5.3. Penanganan hasil tangkapan
5.4. Panen ikan hasil budi daya dan penanganan hasil
5.5. Penanganan dan transportasi ikan hidup
5.6. Pengawetan dan pengolahan
(1) Pendinginan
(2) Pembekuan

kebijaksanaan perikanan di Indonesia sebagian besar diarahkan pada regulasi teknik dalam kegiatan perikanan dan dalam perbaikan stock (stock enchancement). Tanggung jawab pemerintah terhadap perairan umum dibagi diberbagai tingkat. Pemerintah pusat mempunyai tugas yang meliputi: (1) regulasi, (2) penelitian,
dan (3) pelayanan jasa, akan tetapi pelaksanaannya sering tergantung dari pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten. Dinas perikanan menghadapi tugas harian untuk menerapkan peraturan-peraturan serta memberikan informasi serta pelayanan. Tanggung jawab utama pemerintah pusat di antara sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan perikanan perairan umum adalah pelarangan alat-alat penangkapan ikan yang merusak (aliran listrik, peledak), peraturan ukuran mata jaring minimum dan ukuran minimum ikan yang ditangkap serta pembuatan daerah- daerah reservat. Hal-hal tersebut dapat lebih diperinci secara khusus dan didukung oleh peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan) dan yang mencerminkan kebutuhan nelayan setempat. Disamping itu terdapat program penebaran ikan (restocking) di perairan umum. Semuanya ini dipandang sebagai upaya defensif untuk mempertahankan hasil perikanan perairan umum, yang nampaknya tidak ada prospek untuk meningkatkan hasil tangkapan yang lebih tinggi.

Penurunan mutu lingkungan perairan dapat diakibatkan oleh pencemaran dan pengendapan serta persaingan penggunaan perairan lainnya. Pencemaran dipandang sebagai masalah yang berkaitan khususnya dengan intensifikasi pertanian serta perpindahan penduduk ke daerah pemukiman yang kurang padat. Apabila reaksi terhadap masalah lebih tangkap yang dihadapi juga berbentuk introduksi jenis ikan serta budidaya, maka kedua hal tersebut mungkin juga akan menjadi penyebab kerusakan lingkungan

Keberlanjutan/kelestarian
Untuk lebih mengerti dengan jelas keterkaitan antara tujuan kebijakan tersebut di atas secara sosial dan biologis ini, motivasi dibalik keinginan untuk mempertahankan keberlanjutan/kelestarian dalam perikanan tangkap perlu diteliti. Mengapa keberlanjutan perikanan ingin dicapai ? Apakah untuk mempertahankan jenis-jenis ikan atau habitat tertentu (secara biologis), ataukah untuk mempertahankan keberadaan suatu masyarakat dan pola hidupnya yang merupakan unsur-unsur penting dari suatu masyarakat.
Tidak ada satu pertanyaan pun yang memadai untuk memperoleh pengertian lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan keberlanjutan, pertanyaan harus diubah dari: mengapa menginginkan perikanan yang berkelanjutan ? Menjadi perikanan yang berkelanjutan untuk siapa ?. Jawaban yang mungkin ada termasuk penduduk negara, konsumen produk perikanan, rumah tangga atau sebagian rumah tangga yang memanfaatkan sumber daya perikanan. Bagi setiap kelompok ini kita mungkin ingin memperhitungkan pula hubungan antara kebutuhan generasi sekarang dan generasi penerus. Identifikasi lebih tepat tentang untuk siapa sumber daya ingin dipertahankan agar berkelanjutan, akan memberikan gambar lebih jelas tentang kemungkinan trade off antara kepentingan berbagai kelompok yang berbeda, yang mungkin harus diterima untuk suatu posisi kebijakan yang ditetapkan.

Metode pengkajian

Kebijakan perikanan terdiri dari kedua dimensi sosial dan budaya, sehingga pengkajian yang menyeluruh akan kebijakan dan cara-cara pengelolaan memerlukan masukan-masukan dari ilmu biologi dan sosial. Sementara sangat penting bagi suatu kebijakan perikanan untuk berpijak pada suatu pengkajian biologi yang tepat terhadap sumber daya, kebijakan yang realistis harus pula terdiri atas pengkajian aspek-aspek sosial yang terkait pada usaha perikanan.

Downloan File klik dibawah ini

Read More

NILAI TAMBAH PRODUK OLAHAN PERIKANAN PADA INDUSTRI PERIKANAN TRADISIONAL D1 DKI JAKARTA INDONESIA

NILAI TAMBAH PRODUK OLAHAN PERIKANAN PADA INDUSTRI PERIKANAN TRADISIONAL D1 DKI JAKARTA INDONESIA
In general, value added could describe some aspects, especially production and marketing aspects like supply of resources (as raw material in processing activity), number of employees, price of products, and trend of consumer behavior. In more specific, counting value added also related to the margin and the remuneration of employees.
The method used in this research is survey. Purposive sampling technique is utilized in sampling method. Research was conducted by using the primary data from the processors and traders of traditional processing of fisheries products in Kelurahan Muara Angke and Kelurahan Pluit. The secondary data used in this research are statistical reports and yearly reports of Oinas Perikanan OKI Jakarta.
The objectives of this research are 1) to examine the value added of traditional processed of fisheries products in OKI Jakarta, 2) to examine the implication of value added of traditional processed of fisheries products. This research shows that the 9 traditional processed of fisheries products have differentiation in amount of added value. Salting of kakap and tanning of skin of pari are two kinds of traditional processing of fisheries products that have bigger amount of added value. Added value of Salting of kakap is Rp 12854.48 and tanning of skin of pari have an added value Rp 8 919.44. Other traditional processed of fisheries products have an added value less then Rp 4000.00.

original file please download in below

Read More